Samsat merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yaitu sistem layanan terpadu yang menyatukan berbagai proses administratif terkait kendaraan bermotor, mulai dari registrasi, pembayaran pajak, hingga penerbitan STNK.

Melalui sistem ini, masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan kendaraan dalam satu tempat tanpa harus berpindah-pindah instansi.

Dilansir dari laman resmi Bapenda Jakarta, Senin (19/5/2025), Samsat dikelola oleh tiga lembaga yang masing-masing dari instansi ini memiliki peran yang spesifik dalam proses layanan pajak kendaraan.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Ilustrasi Kantor Samsat Kabupaten Bogor di Cibinong

Ketiga instansi itu adalah Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, serta PT Jasa Raharja (Persero).

Korlantas Polri bertugas menangani legalitas kendaraan, termasuk pengecekan data kendaraan, keabsahan STNK, serta pemeriksaan denda tilang elektronik atau ETLE. Ini menjadi loket pertama yang akan Anda tuju saat mendaftarkan kendaraan di kantor Samsat.

Setelah itu, Anda akan diarahkan ke Bapenda DKI Jakarta, yang bertanggung jawab atas perhitungan serta penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Tahapan ini menentukan besaran pajak yang harus Anda bayarkan.

Lalu, ada PT Jasa Raharja yang memberikan perlindungan dasar terhadap kecelakaan lalu lintas, melalui pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan sesuai jenis kendaraanmu.

Lalu, bagaimana sebenarnya alur pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat? Prosesnya dimulai dari pendaftaran, di mana kamu akan menerima formulir SPRKB dari petugas Polri.

Pada tahap ini, semua dokumen kendaraan seperti STNK lama, BPKB, dan KTP harus diserahkan untuk dicek keasliannya. Bila semuanya lengkap dan sah, maka data akan langsung didaftarkan ke sistem.

Kompas.com/Dedi Muhsoni Antrian pemohon penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pemalang

Tahap berikutnya adalah penerbitan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) yang merinci semua biaya yang harus Anda bayar.

Di dalam SKKP terdapat rincian pajak seperti PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, biaya administrasi untuk penerbitan STNK dan pelat nomor (TNKB), serta denda jika ada keterlambatan.

Setelah SKKP terbit, Anda masuk ke tahap pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan di loket Samsat atau melalui metode digital secara online.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA STNK diblokir karena tilang elektronik dan cara mengatasinya.

Dana yang Anda bayarkan akan disalurkan ke tiga lembaga berbeda: Polri untuk administrasi STNK dan pelat nomor, Pemda untuk pajak PKB dan BBN-KB, serta Jasa Raharja untuk SWDKLLJ.

Bukti pembayaran akan diberikan dalam bentuk TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran), yang fungsinya serupa dengan struk pembayaran.

Setelah semua kewajiban dilunasi, proses berlanjut ke tahap pencetakan dan pengesahan dokumen, yaitu pencetakan STNK dan TNKB baru. STNK Anda juga langsung disahkan di tempat.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Situasi dan kondisi halaman depan Kantor Samsat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mulai dipenuhi warga yang hendak membayar pajak lantaran kemudahan dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kamis (20/3/2025)

Terakhir, semua dokumen tersebut—mulai dari STNK, pelat nomor baru, hingga bukti pelunasan pajak—akan diserahkan. Proses pun selesai, dan kendaraan Anda kembali resmi dan legal untuk digunakan.

Melalui sistem Samsat ini, proses administrasi kendaraan yang sebelumnya rumit kini bisa dilakukan lebih mudah, cepat, dan transparan karena semua lembaga yang terlibat bekerja secara terintegrasi.